Dalam bidang industri, aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun ada satu aspek penting yang kerap kali diabaikan, yaitu kebersihan lingkungan kerja. Khususnya dalam ruang lingkup industri yang memiliki banyak kemungkinan untuk terkontaminasi bahan-bahan kimia dari mesin sampai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Melihat hal tersebut, indikator kebersihan atau hygiene menjadi hal utama yang juga penting untuk diperhatikan. Salah satu standar yang dapat diterapkan oleh industri dalam mendukung kebersihan lingkungan kerja adalah Industrial Hygiene atau Higiene Industri.

Industrial Hygiene merupakan ilmu yang mempelajari terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan industri, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan kerja. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tetap bersih, sehat serta bebas dari berbagai potensi bahaya yang dapat membahayakan pekerja.  

Beberapa hal yang tercakup dalam industrial hygiene seperti pengenalan, antisipasi, pengendalian hingga evaluasi faktor atau hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan hingga ketidaknyamanan akibat kerja di ruang lingkup kerja industri. Tujuan dari standar ini adalah untuk melindungi kesehatan pekerja dengan mengendalikan dan mengelola berbagai bahaya yang dapat muncul di ruang lingkup kerja industri, seperti bahaya fisik, kimia, biologis serta ergonomis.

KEBERSIHAN DALAM INDUSTRIAL HYGIENE
Terdapat beberapa hal yang tercakup dalam konteks kebersihan di dalam Industrial Hygiene, di antaranya:

• Kebersihan Udara 

​Kebersihan udara menjadi hal yang diperhatikan dalam Industrial Hygiene guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk pekerja. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah kualitas udara yang bebas dari berbagai kontaminasi kimia, paparan gas atau uap berbahaya serta kadar partikel halus yang kemungkinan berasal dari peralatan maupun bahan baku dalam proses produksi.  

• Kebersihan Peralatan dan Fasilitas Kerja

Peralatan dan fasilitas kerja merupakan hal yang berkontak langsung dengan para pekerja dan kerap menjadi media atau tempat penyebaran mikroorganisme maupun bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan pekerja, sehingga kebersihannya menjadi hal yang penting. Berbagai peralatan dan fasilitas yang dimaksud seperti permukaan meja, mesin, alat-alat produksi hingga fasilitas umum yang digunakan oleh pekerja.
​

• Kebersihan Personal

Selain kebersihan lingkungan kerja, kebersihan personel yang bekerja juga menjadi penting untuk mencegah adanya kontaminasi mikroorganisme, bahan kimia, biologis dan lainnya. Dalam mendukung kebersihan personel, penggunaan APD (alat pelindung diri), penutup kepala, serta sarung tangan yang bersih menjadi hal yang wajib dilakukan dan dipatuhi oleh pekerja dalam proses produksi.
 
Dalam penerapannya, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu berkontribusi dan berkomitmen dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi kesehatan para pekerja dengan menciptakan ruang lingkup kerja yang aman dan sehat, meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
 
Informasi lebih lanjut mengenai Industrial Hygiene
Bagi kalian yang ingin konsultasi dan mengadakan pelatihan mengenai Industrial Hygiene, dapat menghubungi admin sesuai kontak di bawah ini:
Whatsapp: 089601733436
Email: [email protected]
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id 

Seiring dengan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tingkat persaingan perdagangan juga semakin meningkat khususnya dalam perdagangan global. Kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu cara dalam menghadapi hal tersebut karena dapat menjadikan usaha lebih kompetitif serta meningkatkan kepercayaan pelanggan, khususnya Negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti di Indonesia. Namun sayangnya di Indonesia masih belum banyak UMKM yang bersertifikat halal, hal ini sejalan dengan hasil analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang bersertifikat halal hanya 10%.

Saat ini kepemilikan sertifikat halal menjadi penting karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal yang dapat didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau dikenal dengan ‘Self Declare’.

Apa Itu Self Declare?
Pernyataan pelaku usaha atau Self Declare merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan produk yang dihasilkan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal yang paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang berisi dua hal yaitu kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta Proses Produk Halal (PPH)
2. Adanya pendampingan PPH

Persyaratan dalam Mengajukan Self Declare
Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengajukan self declare dan hal ini diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 33 Tahun 2022. Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

• Jenis produk

Produk yang dapat didaftarkan adalah produk yang tidak berisiko (menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya), menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelih kecuali berasal dari rumah potong hewan/unggas yang sudah bersertifikat halal, produk yang dihasilkan berupa barang dan dibuktikan dengan Klafisikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum di NIB.

• Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya serta dapat dibuktikan kehalalannya dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

• Proses produksi

Jika produk melalui proses pengawetan, maka perlu dipastikan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

• Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku UMK memiliki lokasi, tempat, dan alat proses yang digunakan untuk produk halal terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk tidak halal. Selain itu, peralatan yang digunakan merupakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana, dilakukan secara manual atau semi otomatis (bukan usaha pabrik).

• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Harus memiliki NIB yang sesuai dengan bidang usahanya, pembuatan NIB dapat dilakukan melalui sistem One Single Submission (OSS).

• Omset atau hasil penjualan pelaku UMK

Terdapat maksimal hasil penjualan tahunan bagi pelaku UMK yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, serta memiliki modal usaha paling banyak sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

• Surat izin edar

Pelaku UMK memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait.

• Keaktifan produksi

Selama satu tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal, pelaku UMK harus secara aktif sudah melakukan produksi.

• Verifikasi oleh pendamping

Pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.

• Melengkapi dokumen pengajuan di SiHalal

Terdapat dokumen pengajuan yang perlu dilengkapi oleh pelaku UMK secara online melalui Si Halal. Beberapa dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyedia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), template Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang telah diisi lengkap, dokumentasi proses produksi, foto produk, data bahan baku yang digunakan serta dokumen izin edar (jika memiliki surat izin edar).
 

​
Informasi lebih lanjut mengenai Sistem Jaminan Halal
Bersama dengan Trainer dan Tenaga Ahli yang kompeten di bidangnya, kami CDi Consulting dapat membantu anda para pelaku usaha yang ingin melaksanakan training atau pengembangan Sistem Jaminan Halal.
Jangan membuang waktu! Bagi yang  ingin melaksanakan training maupun pengembangan Sistem Jaminan Halal dapat menghubungi admin sesuai kontak di bawah ini:
Whatsapp: 089601733436 (Ade)
Email: [email protected],
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id 

IATF 16949:2016 merupakan suatu standardisasi global yang menyediakan persyaratan pada Sistem Manajemen Mutu (SMM) atau Quality Management System (QMS) untuk diterapkan di industri otomotif.
Pada awalnya dibuat pada tahun 1999 untuk menyelaraskan berbagai skema penilaian dan sertifikasi di seluruh dunia dalam rantai pasokan untuk sektor otomotif. 

Fokus utama penerapan IATF 16949 yaitu untuk pengembangan pada Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang memberikan perbaikan, menekankan pencegahan kerusakan dan pengurangan jenis dan limbah dalam rantai pasokan. Standar ini merupakan standar Quality Management System (QMS) yang sepenuhnya selaras dengan struktur dan persyaratan ISO 9001:2015.

Siapa yang dapat menerapkan IATF 16949 ?
Penerapan standar ini bersifat wajib bagi organisasi yang bergerak di bidang Industri Otomotif.
Standar IATF 16969 dapat dijalankan atau di implementasikan bersamaan dengan sistem manajemen lainnya seperti :

• ISO 9001 - Mendefinisikan persyaratan dasar sistem manajemen mutu.
• ISO 9000 - Mencakup konsep dasar dan bahasa.
• ISO 9004 - Berfokus pada bagaimana membuat sistem manajemen mutu lebih efisien dan efektif.
• ISO 19011 - Memberikan panduan audit internal (pihak ke 1) dan eksternal (pihak ke 2) mengenai sistem manajemen mutu.
• ISO 31000 - Menguraikan prinsip dan pedoman manajemen risiko

Standar ini didasarkan pada tujuh Prinsip Manajemen Mutu, termasuk fokus pelanggan yang kuat, motivasi dan implikasi Top-Management, pendekatan proses dan perbaikan berkelanjutan. 

Keuntungan atau manfaat dalam penerapan IATF 16949 bagi perusahaan yaitu :

• Menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, peraturan dan produk yang sesuai bagi konsumen.
• Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif.
• Melaksanakan proses perbaikan sistem.
• Menentukan keseluruhan konteks, siapa yang terpengaruh dan apa yang mereka harapkan.
• Menyatakan tujuan dan mengidentifikasi peluang bisnis baru.
• Memastikan kebutuhan pelanggan secara konsisten dipenuhi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
• Memiliki pelanggan berulang, meningkatkan loyalitas pelanggan, menambah klien baru dan meningkatkan bisnis.
• Memperluas ke pasar baru, karena beberapa sektor dan klien memerlukan IATF 16949 sebelum melakukan bisnis.
• Mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang terkait dengan organisasi.
• Bekerja dengan cara yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, membawa biaya internal turun.
• Menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial melalui dokumentasi dan implementasi kebijakan tanggung jawab perusahaan

Informasi Lebih Lanjut mengenai IATF 16949 
CDi Consulting dapat membantu perusaahaan anda dalam menerapkan IATF 16949 dalam proses konsultasi hingga mendapatkan sertifikat sertifikasi IATF yang diberikan oleh pihak ketiga (badan sertifikasi yang ditunjuk).

Untuk informasi lebih lanjut dapat kontak kami :
Whatsapp: 089601733436
Email: [email protected]
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id