<![CDATA[CDI CONSULTING - Blog]]>Fri, 20 Nov 2026 00:53:07 -0800Weebly<![CDATA[QA VS QC: PONDASI UTAMA DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DI PERUSAHAAN]]>Thu, 19 Nov 2026 03:39:23 GMThttp://www.cdiconsulting.id/blog/qa-vs-qc-pondasi-utama-dalam-penerapan-sistem-manajemen-mutu-di-perusahaan
Kualitas merupakan hal utama yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha di berbagai bidang sebab menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan pelanggan dan kredibilitas perusahaan. Hal yang menentukan kualitas produk atau layanan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan saja, tetapi juga harus sesuai dengan standar, regulasi, dan persyaratan yang berlaku. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, perusahaan wajib memiliki dua fungsi yang berfokus pada pengendalian dan penjaminan mutu yaitu Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC).
​
QA dan QC memiliki peran yang saling berkesinambungan untuk dapat memastikan proses operasional perusahaan tetap berjalan sesuai prosedur dan standar yang ada sehingga dapat menghasilkan produk atau layanan yang konsisten. QA mencakup serangkaian aktivitas sistematis, terencana, dan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sebelum produk atau layanan dibuat. Sedangkan QC mencakup serangkaian aktivitas reaktif yang berfokus pada pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi perusahaan yang sudah ditentukan. Singkatnya QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui perancangan dan/atau perbaikan proses, sedangkan QC berfokus pada pendeteksian dan perbaikan kesalahan atau cacat pada produk akhir. Perbedaan utama antara fungsi QA dan QC tersedia pada tabel berikut ini.
Peran QA dan QC sangat penting karena dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan, mengurangi dan meminimalisir risiko kesalahan produksi, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui produk dan layanan yang sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. Selian itu, kedua fungsi tersebut dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan, regulasi dan standar  (implementasi) untuk kebutuhan sertifikasi sistem manajemen (ISO) seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong continuous improvement di perusahaan.
 
​
Informasi lebih lanjut mengenai ISO
Bagi Anda atau perusahaan yang berminat dengan training dan/atau konsultasi ISO, CDi Consulting dengan pengalaman dan kompetensi trainer yang mumpuni dapat membantu Anda untuk memahami lebih dalam tentang ISO serta dalam mengimplementasikannya. Kami juga dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan sertifikat sertifikasi ISO.
Jangan membuang waktu! Segera hubungi admin kami melalui kontak di bawah ini:
Whatsapp: 0823-4279-8146
Email: cdikonsultan@gmail.com,
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id
]]>
<![CDATA[MENGENAL INTEGRATED PEST MANAGEMENT: KUNCI UTAMA MENJAGA KEBERSIHANLINGKUNGAN KERJA DAN KEAMANAN PANGAN]]>Fri, 13 Nov 2026 08:07:29 GMThttp://www.cdiconsulting.id/blog/mengenal-integrated-pest-management-kunci-utama-menjaga-kebersihanlingkungan-kerja-dan-keamanan-pangan
Dalam kegiatan operasional khususnya di lingkungan kerja, keberadaan hama (Pest) seperti tikus, lalat, kecoa, rayap, maupun serangga lainnya dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap keselamatan pekerja, kesehatan konsumen, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hama membawa risiko patogen yang menyebabkan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Selain itu, hama juga dapat merusak berbagai alat dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan produksi sehingga dapat mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja secara langsung. Oleh karena itu penerapan Integrated Pest Management (IPM)  menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh setiap produsen pangan.

Pengertian Integrated Pest Management (IPM)
Integrated Pest Management (IPM) merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian hama (Pest) yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan terintegrasi untuk mencegah serta meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh populasi hama yang merugikan. Hama yang dimaksud mencakup serangga (kecoa, nyamuk, lalat, semut), hewan pengerat (tikus), rayap, hingga hewan pengganggu lainnya. Dalam penerapannya, IPM dilakukan dengan kombinasi metode fisik mekanis, biologis, dan kimiawi yang disesuaikan dengan jenis hama serta memperhatikan tingkat risikonya. Tujuan utama dari IPM adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi aset serta bangunan dari kerusakan yang diakibatkan oleh hama.

IPM dilaksanakan melalui serangkaian langkah terstruktur, mulai dari identifikasi jenis hama, survei dan inspeksi lokasi atau area operasional, hingga penyusunan rencana yang mencakup teknik pengelolaan dan pengendalian, jadwal, jenis alat serta bahan yang akan digunakan untuk proses yang efektif, tepat dan terkendali. Dalam penerapannya, pest control dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti penyemprotan, pengasapan (fogging), penggunaan racun atau pestisida, hingga pemasangan perangkap hama.

Kepatuhan Regulasi Keamanan Pangan
Terdapat berbagai regulasi dan standard yang mengatur terkait dengan penerapan dan pengelolaan keamanan pangan , di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang mengatur terkait penyelenggaraan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan yang terlibat pada proses produksi, mulai dari bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ditangan konsumen dan dikonsumsi. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut ialah terkait pencegahan pencemaran pangan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan.

Melihat hal tersebut, IPM menjadi bagian penting dalam program keamanan pangan khususnya untuk mencegah dan mengelola keamanan pangan dari berbagai cemaran serta risiko kontaminasi.  Dalam praktiknya, produsen pangan perlu membangun program IPM yang terdokumentasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Bersama dengan penerapan yang tepat dan efektif, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku saja, tetapi juga turut bantu mewujudkan budaya keamanan pangan dan kesehatan serta keselamatan kerja yang berkelanjutan.

​
Informasi lebih lanjut mengenai Pendampingan Sertifikasi IPM
Bersama dengan Tenaga Ahli yang kompeten di bidangnya, kami CDI Consulting dapat membantu Anda para pelaku usaha yang ingin melaksanakan implementasi dan sertifikasi IPM. Jangan membuang waktu! Bagi yang  ingin melaksanakan konsultasi dan pendampingan sertifikasi IPM dapat menghubungi admin sesuai kontak di bawah ini:
Whatsapp: 0823-4279-8146
Email: cdikonsultan@gmail.com,
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id 

]]>
<![CDATA[REGULASI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL 2026: INILAH PERUBAHAN JADWAL WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERBARU!]]>Thu, 29 Oct 2026 06:47:23 GMThttp://www.cdiconsulting.id/blog/regulasi-kewajiban-bersertifikat-halal-2026-inilah-perubahan-jadwal-wajib-sertifikasi-halal-terbaru
Pada 16 Oktober 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi mengumumkan penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi Halal yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan ekosistem Halal Nasional dan pemangku kepentingan. Penyesuaian tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan implementasi kebijakan wajib Halal tersebut akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Tujuan dari diperpanjangnya masa penahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi Halal tersebut ialah untuk memberikan ruang dan penyesuaian masa penahapan agar lebih efektif dalam menguatkan Ekosistem Halal Nasional di Indonesia.

Poin Penting Perubahan PP Nomor 40 Tahun 2026
Salah satu perubahan utama dalam PP Nomor 40 Tahun 2026 adalah penyesuaian jadwal pemenuhan kewajiban bersertifikat Halal pada beberapa kategori yang diperpanjang hingga 17 & 18 Oktober 2028. Selain itu, pemerintah juga mencabut Peraturan BPJH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia, dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2024 yang telah diamandemen. Detail penyesuaian penahapan kewajiban Sertifikasi Halal di antaranya:
  • Kewajiban sertifikasi Halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa  penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
  • Kewajiban sertifikasi Halal untuk jasa terkait makanan, minuman dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar  disesuaikan dan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
  • Jangka waktu produk impor makanan, minuman, produk hewani, dan jasa penyembelihan akan dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama timbal balik untuk pengakuan sertifikat Halal.
  • Masa penahapan sertifikasi Halal untuk produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan beberapa kategori barang gunaan disesuaikan sampai 17 Oktober 2028.
  • Masa penahapan untuk kategori lainnya mengikuti jadwal yang tercantum dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 (PP Nomor 40 Tahun 2026 tidak mengubah jadwal penahapan), untuk obat keras dan obat terbatas diperpanjang sampai 17 Oktober 2029, alat kesehatan kelas risiko B sampai 17 Oktober 2029.
  • Obat keras kecuali psikotropika masa penahapan kewajiban sertifikasi Halal sampai 17 Oktober 2034, dan untuk alat kesehatan kelas risiko C sampai dengan 17 Oktober 2034.
 
 
Langkah Strategis Menghadapi Regulasi Halal Terbaru
Penting untuk digarisbawahi bahwa terbitnya PP Nomor 40 Tahun 2026 ini bukan terkait dengan penghapusan kewajiban sertifikasi Halal, tetapi penyesuaian terhadap tahapan kewajiban sertifikasi Halal yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk implementasi sertifikasi tersebut, seperti infrastruktur hingga sumber daya manusia. Melihat hal tersebut, saat ini pelaku usaha dapat mulai melakukan persiapan seperti identifikasi kategori dan skala usaha, meninjau kewajiban sertifikasi halal, proses produksi, hingga menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi Halal.

Pentingnya memahami perubahan regulasi sejak awal bagi para pelaku usaha sehingga dapat mengurangi risiko kurangnya kesiapan dari berbagai aspek. Untuk itu, CDI Consulting siap membantu proses sertifikasi Halal untuk bisnis Anda melalui layanan konsultasi, pendampingan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta usaha Anda.
 
​
Informasi lebih lanjut mengenai Pendampingan Sertifikasi Halal
Bersama dengan Tenaga Ahli yang kompeten di bidangnya, kami CDI Consulting dapat membantu Anda para pelaku usaha yang ingin melaksanakan sertifikasi Halal.
Jangan membuang waktu! Bagi yang  ingin melaksanakan konsultasi dan pendampingan sertifikasi Halal dapat menghubungi admin sesuai kontak di bawah ini:
Whatsapp: 0823-4279-8146
Email: cdikonsultan@gmail.com,
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id 

]]>