Inilah Proses Sertifikasi Halal yang Penting bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil!

Seiring dengan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tingkat persaingan perdagangan juga semakin meningkat khususnya dalam perdagangan global. Kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu cara dalam menghadapi hal tersebut karena dapat menjadikan usaha lebih kompetitif serta meningkatkan kepercayaan pelanggan, khususnya Negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti di Indonesia. Namun sayangnya di Indonesia masih belum banyak UMKM yang bersertifikat halal, hal ini sejalan dengan hasil analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang bersertifikat halal hanya 10%.

Saat ini kepemilikan sertifikat halal menjadi penting karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal yang dapat didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau dikenal dengan ‘Self Declare’.

Apa Itu Self Declare?
Pernyataan pelaku usaha atau Self Declare merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan produk yang dihasilkan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal yang paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang berisi dua hal yaitu kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta Proses Produk Halal (PPH)
2. Adanya pendampingan PPH

Persyaratan dalam Mengajukan Self Declare
Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengajukan self declare dan hal ini diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 33 Tahun 2022. Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

• Jenis produk

Produk yang dapat didaftarkan adalah produk yang tidak berisiko (menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya), menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelih kecuali berasal dari rumah potong hewan/unggas yang sudah bersertifikat halal, produk yang dihasilkan berupa barang dan dibuktikan dengan Klafisikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum di NIB.

• Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya serta dapat dibuktikan kehalalannya dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

• Proses produksi

Jika produk melalui proses pengawetan, maka perlu dipastikan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

• Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku UMK memiliki lokasi, tempat, dan alat proses yang digunakan untuk produk halal terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk tidak halal. Selain itu, peralatan yang digunakan merupakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana, dilakukan secara manual atau semi otomatis (bukan usaha pabrik).

• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Harus memiliki NIB yang sesuai dengan bidang usahanya, pembuatan NIB dapat dilakukan melalui sistem One Single Submission (OSS).

• Omset atau hasil penjualan pelaku UMK

Terdapat maksimal hasil penjualan tahunan bagi pelaku UMK yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, serta memiliki modal usaha paling banyak sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

• Surat izin edar

Pelaku UMK memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait.

• Keaktifan produksi

Selama satu tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal, pelaku UMK harus secara aktif sudah melakukan produksi.

• Verifikasi oleh pendamping

Pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.

• Melengkapi dokumen pengajuan di SiHalal

Terdapat dokumen pengajuan yang perlu dilengkapi oleh pelaku UMK secara online melalui Si Halal. Beberapa dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyedia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), template Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang telah diisi lengkap, dokumentasi proses produksi, foto produk, data bahan baku yang digunakan serta dokumen izin edar (jika memiliki surat izin edar).
 

​
Informasi lebih lanjut mengenai Sistem Jaminan Halal
Bersama dengan Trainer dan Tenaga Ahli yang kompeten di bidangnya, kami CDi Consulting dapat membantu anda para pelaku usaha yang ingin melaksanakan training atau pengembangan Sistem Jaminan Halal.
Jangan membuang waktu! Bagi yang  ingin melaksanakan training maupun pengembangan Sistem Jaminan Halal dapat menghubungi admin sesuai kontak di bawah ini:
Whatsapp: 089601733436 (Ade)
Email: [email protected],
Linkedln: PT Catur Daya Intitama
Website: www.cdiconsulting.id